Asas Ius Constituendum: Konsep Hukum Di Indonesia

Guys, pernah dengar istilah ius constituendum? Mungkin kedengarannya agak rumit ya, tapi sebenarnya konsep ini penting banget buat kita pahami, terutama kalau ngomongin soal hukum di Indonesia. Jadi, asas ius constituendum itu merujuk pada hukum yang dicita-citakan, hukum yang diharapkan ada di masa depan, atau hukum yang sedang dibentuk. Berbeda dengan ius constitutum yang artinya hukum yang sudah berlaku saat ini, ius constituendum ini lebih ke arah aspirasi, harapan, dan arah perkembangan hukum di masyarakat. Ibaratnya, kalau ius constitutum itu adalah resep masakan yang sudah ada di buku, maka ius constituendum itu adalah ide resep baru yang mau kita coba bikin, yang mungkin akan lebih enak atau lebih sesuai dengan selera zaman. Di Indonesia, konsep ini punya peran krusial dalam proses pembentukan dan reformasi hukum. Para pembuat kebijakan, akademisi, bahkan kita sebagai masyarakat, seringkali merujuk pada ius constituendum ini ketika mengkritisi hukum yang ada atau mengusulkan perubahan. Kita melihat apa yang ada (ius constitutum), lalu kita membayangkan dan mengusahakan apa yang seharusnya ada (ius constituendum). Ini adalah motor penggerak kemajuan hukum, memastikan bahwa hukum tidak stagnan, tapi terus beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Memahami asas ius constituendum berarti kita juga ikut serta dalam diskusi publik mengenai arah penegakan hukum dan keadilan di negara kita. Ini bukan cuma urusan para ahli hukum, lho, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang peduli pada masa depan hukum Indonesia.

Pentingnya Asas Ius Constituendum dalam Pembentukan Hukum Indonesia

Kalian tahu nggak sih, kenapa konsep asas ius constituendum ini penting banget buat Indonesia? Gampangnya gini, bayangin Indonesia ini kayak rumah yang lagi direnovasi. Ius constitutum itu adalah kondisi rumah sekarang, ada yang bagus, ada yang perlu diperbaiki. Nah, ius constituendum itu adalah gambaran rumah idaman kita setelah renovasi selesai. Apa aja yang mau ditambah? Dindingnya mau dicat warna apa? Dapur mau dibikin model kayak gimana? Semua itu adalah bagian dari ius constituendum. Dalam konteks hukum, ini berarti kita nggak cuma puas dengan peraturan yang ada, tapi terus berpikir untuk menciptakan peraturan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih relevan dengan kondisi zaman. Ini sangat terasa ketika ada RUU (Rancangan Undang-Undang) yang sedang dibahas di DPR. Para anggota dewan, para pakar, bahkan masyarakat umum, akan memberikan masukan. Masukan-masukan itu, kalau kita bedah, sebagian besar berisi aspirasi ius constituendum. Mereka mengkritik pasal-pasal yang dianggap sudah ketinggalan zaman atau menimbulkan masalah baru, lalu mengusulkan perubahan yang diharapkan bisa menciptakan kepastian hukum yang lebih baik di masa depan. Selain itu, asas ius constituendum juga menjadi landasan bagi para hakim dalam memutus perkara. Meskipun hakim terikat pada hukum yang berlaku (ius constitutum), namun dalam beberapa kasus, ketika hukum tertulis dirasa kurang memadai atau bahkan menimbulkan ketidakadilan, hakim bisa menggunakan rechtvinding (penemuan hukum) dengan merujuk pada cita-cita hukum yang lebih tinggi, yaitu ius constituendum. Tentu saja, ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan asas-asas hukum yang umum. Jadi, guys, asas ius constituendum itu bukan sekadar teori hukum di menara gading. Dia adalah alat yang ampuh untuk mendorong reformasi hukum, memastikan hukum selalu hidup dan relevan, serta mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah bukti bahwa hukum di Indonesia terus berkembang dan berupaya menjawab tantangan zaman.

Perbandingan Ius Constituendum dan Ius Constitutum

Oke, guys, biar makin nempel di otak, mari kita bedah lagi perbedaan antara ius constituendum dan ius constitutum. Anggap aja ius constitutum itu adalah timeline Instagram kamu yang isinya foto-foto lama, momen-momen yang udah lewat, tapi masih bisa kamu lihat dan kenang. Ini adalah hukum yang sudah ada, yang sudah ditetapkan, dan mengikat kita saat ini. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang, KUH Perdata, KUH Pidana, dan semua peraturan perundang-undangan lain yang masih sah. Kamu nggak bisa seenaknya ngelanggar, karena ini adalah aturan main yang disepakati. Nah, kalau ius constituendum, ibaratnya adalah story Instagram yang kamu bikin sekarang, berisi ide-ide baru, rencana liburan besok, atau postingan yang kamu siapkan untuk nanti. Ini adalah hukum yang diinginkan, yang dicita-citakan, yang belum terwujud tapi sedang diusahakan. Contohnya, aspirasi untuk merevisi undang-undang tertentu yang dianggap sudah tidak sesuai zaman, usulan pembuatan undang-undang baru untuk mengatur teknologi blockchain, atau bahkan gagasan tentang sistem peradilan yang lebih cepat dan efisien. Asas ius constituendum ini hadir sebagai kritik konstruktif terhadap ius constitutum. Dia bilang, "Oke, hukum yang sekarang memang begini, tapi bukankah lebih baik kalau kita punya hukum yang kayak gini?" Perbandingannya nggak cuma berhenti di situ. Sifatnya juga beda. Ius constitutum itu konkret, mengikat, dan harus ditaati. Sementara ius constituendum itu abstrak, berupa harapan, aspirasi, dan menjadi dasar bagi upaya perubahan. Namun, jangan salah, guys. Meskipun berbeda, keduanya saling terkait erat. Ius constituendum itu muncul karena adanya kekurangan atau ketidaksesuaian dalam ius constitutum. Dan upaya mewujudkan ius constituendum inilah yang pada akhirnya akan membentuk ius constitutum yang baru di masa depan. Jadi, keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama dalam evolusi sistem hukum di Indonesia. Kita punya hukum yang berlaku sekarang, dan kita terus berjuang untuk menciptakan hukum yang lebih baik lagi di kemudian hari. Keren, kan?

Peran Akademisi dan Masyarakat dalam Menerjemahkan Ius Constituendum

Jadi gini, guys, asas ius constituendum itu kan hukum yang kita cita-citakan, hukum impian. Tapi, mimpi kan nggak bisa terwujud sendiri, ya kan? Nah, di sinilah peran penting para akademisi dan kita, masyarakat umum, untuk menerjemahkan mimpi itu jadi kenyataan. Para akademisi, para profesor, dosen-dosen hukum yang jago banget itu, mereka punya peran sentral. Mereka ini kayak ilmuwan yang lagi meracik formula baru. Lewat penelitian, kajian mendalam, seminar, dan tulisan-tulisan ilmiah, mereka menganalisis hukum yang berlaku (ius constitutum), menemukan kelemahan-kelemahannya, lalu merumuskan konsep-konsep hukum baru yang lebih baik (ius constituendum). Mereka nggak cuma ngomongin teori, tapi seringkali memberikan rekomendasi konkret kepada pemerintah atau parlemen tentang bagaimana seharusnya hukum itu dibentuk atau diperbaiki. Bayangin aja, kalau nggak ada mereka, siapa yang mau mikirin hukum masa depan secara serius? Nah, kita sebagai masyarakat juga nggak kalah penting, lho. Kita ini adalah 'pengguna' hukum utama. Kita yang merasakan langsung dampak dari peraturan yang ada. Kalau ada undang-undang yang terasa memberatkan, tidak adil, atau sudah tidak relevan, suara kita itu penting banget. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, baik itu melalui dengar pendapat, demonstrasi damai yang terorganisir, atau sekadar diskusi di media sosial, itu adalah wujud konkret dari aspirasi asas ius constituendum. Ketika kita menyuarakan kritik, mengusulkan perbaikan, atau bahkan menuntut hak-hak yang belum terakomodasi oleh hukum, kita sedang ikut membentuk hukum masa depan. Ini bukan cuma urusan DPR atau pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Kita bisa belajar dari negara-negara lain yang punya sistem hukum lebih maju, kita bisa berbagi pengalaman, dan kita bisa terus update dengan perkembangan hukum global. Jadi, asas ius constituendum itu bukan cuma slogan kosong. Dia adalah panggilan untuk kita semua, akademisi maupun masyarakat awam, untuk aktif berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi. Tanpa keterlibatan kita, hukum impian itu cuma akan jadi angan-angan belaka.

Tantangan dalam Mewujudkan Ius Constituendum di Indonesia

Meskipun konsep asas ius constituendum ini kedengarannya keren dan penuh harapan, tapi mewujudkannya di Indonesia nggak semudah membalikkan telapak tangan, guys. Ada banyak banget tantangan yang harus kita hadapi. Salah satu tantangan terbesarnya adalah political will atau kemauan politik dari para pembuat kebijakan. Kadang-kadang, meskipun sudah banyak masukan dari akademisi dan masyarakat, proses perubahan hukum itu bisa jadi lambat banget, bahkan mandek. Kenapa? Ya itu tadi, kurangnya kemauan politik untuk mengambil keputusan yang mungkin 'kurang populer' atau berbenturan dengan kepentingan tertentu. Selain itu, kompleksitas masalah hukum di Indonesia juga jadi PR besar. Kita ini negara kepulauan dengan keragaman suku, budaya, dan kondisi sosial ekonomi yang luar biasa. Merumuskan satu undang-undang yang bisa mengakomodasi semua kepentingan dan kondisi itu sungguh tidak mudah. Bisa jadi, apa yang baik untuk satu daerah, belum tentu baik untuk daerah lain. Belum lagi masalah penegakan hukumnya. Percuma punya ius constituendum yang canggih kalau ius constitutum-nya aja masih susah ditegakkan dengan baik. Korupsi, tumpang tindih peraturan, birokrasi yang rumit, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum, itu semua bisa jadi hambatan besar. Asas ius constituendum juga seringkali berbenturan dengan realitas sosial. Misalnya, kita menginginkan aturan lingkungan hidup yang super ketat (ius constituendum), tapi di sisi lain, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan (realitas constitutum). Mencari keseimbangan antara keduanya itu butuh kebijaksanaan dan pendekatan yang hati-hati. Tantangan lain adalah soal partisipasi publik yang efektif. Kadang-kadang, aspirasi masyarakat itu disuarakan, tapi nggak didengar atau nggak diakomodir dengan baik dalam proses legislasi. Akibatnya, hukum yang terbentuk jadi nggak sesuai harapan. Jadi, guys, asas ius constituendum ini adalah cita-cita mulia, tapi jalannya masih panjang dan berliku. Kita perlu terus berjuang, mengawal setiap proses pembentukan dan perubahan hukum, serta terus meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat agar cita-cita hukum yang lebih baik bisa segera terwujud.

Kesimpulan: Menuju Hukum Indonesia yang Lebih Baik dengan Semangat Ius Constituendum

Jadi, kalau ditarik benang merahnya, asas ius constituendum ini adalah nyawa dari perkembangan hukum di Indonesia, guys. Ini bukan cuma istilah keren yang dibahas di kampus-kampus hukum, tapi sebuah semangat untuk terus berinovasi, memperbaiki, dan menciptakan sistem hukum yang lebih baik, lebih adil, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kita punya ius constitutum, hukum yang berlaku saat ini, yang menjadi dasar aktivitas kita sehari-hari. Tapi kita juga punya impian, harapan, dan cita-cita tentang bagaimana hukum itu seharusnya, yaitu ius constituendum. Semangat asas ius constituendum ini mendorong kita untuk tidak pernah berhenti berupaya mewujudkan hukum impian tersebut. Peran akademisi sangat vital dalam merumuskan konsep-konsep baru dan menganalisis kelemahan hukum yang ada. Sementara itu, partisipasi aktif dari kita, masyarakat awam, dalam menyuarakan aspirasi dan mengawal proses legislasi, juga merupakan kunci penting. Tantangan memang banyak, mulai dari kemauan politik, kompleksitas masalah, hingga penegakan hukum yang masih perlu dibenahi. Namun, justru karena tantangan inilah, semangat asas ius constituendum menjadi semakin relevan. Ini adalah panggilan untuk kita semua agar tidak apatis, agar terus peduli, dan agar mau terlibat dalam menciptakan masa depan hukum Indonesia yang lebih cerah. Dengan terus menerus membandingkan hukum yang ada dengan hukum yang dicita-citakan, kita memastikan bahwa hukum di Indonesia akan selalu bergerak maju, beradaptasi dengan perubahan zaman, dan pada akhirnya, mampu memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jaga semangat ini, guys, agar hukum Indonesia terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi!